Muhammadiyah Harap Jokowi Dukung Kebijakan Sekolah 5 Hari Mendikbud

ng dan melindungi kebijakan Muhadjir.

Harapan ini disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam jumpa pers di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Senin (19/6/2017). Ini adalah sikap resmi Muhammadiyah.

“Berharap agar Presiden memberikan penguatan, mem-back up, melindungi, dan mendukung sepenuhnya kepada Mendikbud atas kebijakan yang telah diambil,” kata Haedar.

Jokowi harus melindungi kebijakan Mendikbud karena kebijakan itu adalah hasil dari komitmen terhadap sikap Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jokowi-JK berkomitmen dalam hal pendidikan karakter. Maka Muhadjir menuangkannya dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

“Bahwa apa yang dilakukan Mendikbud sepenuhnya melaksanakan kebijakan Presiden,” kata Haedar.

Itu adalah poin kedua dari empat poin sikap resmi Muhammadiyah. Poin pertama, Muhammadiyah menegaskan sikapnya mendukung kebijakan sekolah lima hari Mendikbud Muhadjir. Menurut Muhammadiyah, kebijakan itu benar dan tepat demi keberhasilan pendidikan karakter. Muhadjir juga dinilai sebagai sosok yang mengerti betul soal diskursus pendidikan. Poin ketiga, Muhammadiyah berharap agar jangan ada yang memperlemah kebijakan itu.

“Jika ada wacana atau rencana menaikkan permendikbud menjadi perpres, seyogianya untuk menyempurnakan dan memperkuat kebijakan yang telah diambil Mendikbud, sebaliknya tidak mengaburkan, memperlemah, dan membatalkan,” kata Haedar.

Kebijakan itu diputuskan Muhadjir agar Indonesia selamat di sirkuit globalisasi. Muhammadiyah menjelaskan dalam poin keempat, pendidikan karakter adalah aspek penting dalam pendidikan nasional.

“Kebijakan pendidikan di Indonesia perlu lebih dinamis dan progresif untuk penguatan pendidikan karakter dan membangun daya saing bangsa agar tidak kalah oleh bangsa-bangsa lain, karenanya apa yang telah diambil kebijakan oleh Mendikbud tersebut dapat menjadi bagian dari revitalisasi pendidikan nasional menghadapi era persaingan global,” pungkas Haedar.

Sebagaimana diketahui, kebijakan lima hari sekolah ini mengundang polemik. Dalam kebijakan itu termuat pula soal delapan jam sekolah per hari.